undang undang puskesmas. mungkajang@gmail. undang undang puskesmas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2019. idDinyatakan dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan UTD bahwa Pengaturan Indikator Mutu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tempat. Download Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas di situs infoasn. ID : 4 HLM. 27, BN. 1213, kemendagri. 43 MB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 29 Maret 2021 Diperbarui Senin, 29 Maret 2021 Permenkes 74 2016 Standar Pelayanan […]Hak dan kewajiban pasien di rumah sakit serta puskesmas ternyata diatur dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Semoga pengelolaan dan pembinaan terhadap Posyandu dapat berlangsung optimal, sehingga upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, dapat diwujudkan bersama. 2019/NO. Download PDF. -2- 2. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan PeraturanMenteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer; Mengingat : 1. go. ran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. PERMENPANRB NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 2021. 2. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Menurut Kemenkes (2014), berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, jenis pelayanan. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, denganUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),: 2012, No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 75 Nomor Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 13, BN. dan dapat dilanjutkan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki kemampuan pengobatan antiretroviral. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan Puskesmas perlu dukungan Sistem Informasi Puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan, dan Undang Nomor 23 ahun 2014 yang merupakan penggantT i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 71, TLN No. Judul I. lombok, Kec. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 75, BN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Gerald, C, 2005. Dengan adanya permenkes tersebut, maka seluruh puskesmas harus menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan. 1. 8 tahun 2016) tetapi sebelum itu, pemerintah telah menetapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (Instruksi Presiden No. Puskesmas sebagaiInformasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK ) terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);. Undang -. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II, Bab I 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5. Dasar hukum pengesahan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberadiubah, terakhir pa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangNomor 23 -Undang Ayat (6) : Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 9. Undang-Undang 2020. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam MedisUndang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufPeraturan Pelaksana Undang Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan diimplementasikan melalui beberapa mekanisme, antara lain: Penerapan Prinsip Kesetaraan. Masing-masing pihak memiliki kewajiban, kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan, yakni. . Pasal 24 (1) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Jenis Penyakit Menular. Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PAJALESANG,KEL. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubterakhir dengan ah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik. Maulid Nabi Muhammad Shalallhu Alaihi Wassalam. 2019. Undang-Undang Nomor 29 2004 Praktik Tahun Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);. (3) (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Mengeingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 4. Nomor. Undang-undang (UU) NO. 2020. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitperlu menetapkan Peraturan , Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; Mengingat : 1. 2. Judul. Contoh Format SK tingkat SMA / SMK. puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah. Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara. PENYELENGGARA . ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi; Mengingat : 1. PERPUS. penyediaan prasarana Puskesmas; dan c. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam negeri republik Indonesia 5. Dicabut sebagian dengan : UU No. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (BeritaMengingat : 1. Mengingat : 1. Mengingat : 1. 31 Th 2019 ttg Sistem Informasi Puskesmas. Bab IV (Kategori Puskesmas) Pasal 20 s/d 25 ditulis Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan. 190, TLN NO. 3796, LL SETNEG : 16 HLM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang, - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. Bentuk Singkat. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. t : 1. PMK No. ID : 40 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di Pelayanan Kegawatdaruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan dilakukan di ruang pelayanan Gawat Darurat atau ruang tindakan untuk Puskesmas, Klinik, dan tempat praktik mandiri Dokter, Dokter Gigi, serta tenaga kesehatan; dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk Rumah Sakit. Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan. Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Unduh Version Diunduh 28520 Ukuran Dokumen 1. Mengingat : 1. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran. Mengingat : 1. tentang Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter Tempat dan Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara RepublikMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);. guru honor yang khusus mengajar pendalaman materi pend. C. rumah sakit umumyang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akanBerdasarkan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 dan PP No. versi 2. memiliki perilaku sehat yang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik. Kepmenkes RI No 1206 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya. 5072, LL SETNEG : 41 HLM. 229, TLN No. 2. 2018/No. bahwa untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan serta dalam rangka mendukung. Pasal 2 . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Pengembangan karir pada saat ini lebih menekankan pada posisi/jabatan baik struktural maupun fungsionalMengingat : 1. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Ketahui juga kewajiban pasien seperti patuh. Hasil wawancara tentang apakah laporan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) yang dikirim ke dinas kesehatan dilakukan analisis, setiap laporan yang masuk ke dinas kesehatan selalu Rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Fasilitas Pelayanan Jumlah Sasaran Jumlah yang Dilayani Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar (a) (b) (c) Puskesmas A 1000 350 Puskesmas B 1000 1000 Puskesmas C 1000 1000 Puskesmas D. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 4. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga. 2. GO. 0 . bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah penanganan bidang. 18, BN. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;. 737 unit dengan rincian jumlah puskesmas perawatan 2. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PUSKESMAS TANJUNG Jin. Mengingat : a. 22 Agustus 2019. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. 8 Th. Pokja. Download Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas di situs infoasn. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 1. METADATA PERATURAN. CBT/I/2016 3. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, denganTujuan Tujuan Umum : Terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu di Puskesmas Tujuan Khusus : - Sebagai acuan bagi apoteker dan asisten apoteker untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di. 2020/No. Hak Pasien yang Harus Diberikan; 2. Sign in. id : 10 hlm. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah SakitPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigisalah satu bentuk upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit1. Buka menu navigasi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. BAB I DEFINISI. . Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang. Cemara No. Mengingat Mengingat : 1. 05 Apr 2019. menetapkan Keputusan Puskesmas Kalaikajar tentang. Perubahan besar akan terjadi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. PUSKESMAS melaksanakan program kesehatan kerja yang sesuai dengan memperhatikan: Undang-undang dan peraturan yang berlaku Besarnya populasi. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. C. 29 Tahun 2004 Tentang. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional khususnya. 2. Pasien mempunyai kewajiban (Pasal 277 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan): Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. surat izin operasional; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran. go. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. 13/2022 tentang Kelengkapan Isi Dokumen 4. 1. Dasar hukum Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi; Mengingat : 1. iv | Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED Mengingat : 1. Pada Undang-Undang23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu dari enam urusan salah concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasaradalah urusan kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun. 11, LN. Guru honorer yg mengajar pendalaman materi pend.