Pp 3 tahun 2023. Salah satu isu utama yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya. Pp 3 tahun 2023

NOMOR 15/PMK. 13 Januari 2023; Tautan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi di tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres 3 tahun 2023 tentang Percepatan Jalan Daerah. Pada saat Peraturan Presiden ini diundangkan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Kemnaker) Ida menjelaskan, kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan formula upah minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam. id: 68 hlm. 2023/No. Jenis: Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2023/No. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli San/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 4. E. Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penetapan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian THR Dan Gaji Ke-13 Kepada ASN, Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima. Rencana Induk - Percepatan - Pembangunan Papua - Tahun 2022-2041. Santri Fest 2023. Permenkes 3-2023 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan bagian upaya pemerintah dalam melakukan reformasi di bidang perpajakan jilid III. Nomor. Lampiran 118 hlm. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Undang. Permen PANRB ini mengatur mengenai: 1) kedudukan dan tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi Jabatan Fungsional/JF; 2). Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset realisasi anggaran tahun 2023," ujar Presiden. Kesaktian lain yang ditunjukan dalam PP itu, yakni mampu bersinggungan dengan banyak UU,. Keputusan Kepala BKN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. JAKARTA – Inilah PP 15 tahun 2023 tentang THR dan Gaji ke-13 PNS. U. 3, BN. 167, jdih. Dokumen Peraturan : Permenhan No. Lampiran file 819 hlm (batang tubuh. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaPeraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023. E. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mendukung kelancaran. 2 stars. Tahun. Undang-undang (UU) NO. 2023/No. PERATURAN BKN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PEMBERHENTIAN PNS. Untuk itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi diterbitkan sebagai upaya untuk mengatur penggunaan energi secara hemat, rasional, dan bijaksana guna memenuhi kebutuhan energi masa kini dan masa depan. Status. id. Kesaktian lain yang ditunjukan dalam PP itu, yakni mampu bersinggungan dengan banyak UU,. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional: Ditetapkan Tanggal: 27 Juni 2023: Diundangkan Tanggal:. 46, BN. Created Date: 5/23/2023 5:48:49 PMPeraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); 2023, No. 8 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt. U. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia. id-6- Paraf I (D41) Paraf II (D1) Paraf III (D2) Paraf IV (D3) Paraf V (D4) Paraf VI (Ses) 5. 5. PMK 35 TAHUN 2023. 09/2023 Tahun 2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan. Perubahan tersebut tidak mengubah letak serta luasan dari wilayah kawasan hutan yang digunakan sebagai lokasi pertambangan sesuai Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Pemrakarsa. 33 Tahun 2023, pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku, diakui sebagai pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi sampai berakhirnya periode pelaporan. PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2018; dan PP Nomor 30 Tahun 2020. 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. 42 Tahun 2020. 03/2023 . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 4. Tipe Dokumen. Penjelasan tersebut untuk memahami polemik ekspor laut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Di mana PP tersebut mengungkap bahwa THR pada tahun ini akan diberikan kepada. U. 2023/No. 85 : 162 HLM:Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 Konservasi Energi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 09/2023. 24 Februari 2023. Peraturan Perundang-undangan. Created Date: 3/6/2023 5:12:15 PM2023. setneg. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM. id; Sen - Jum 08:00 s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2023. Dokumen :. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 24, LN. E. 2023. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Bagikan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK. SE No. Peraturan Menteri. Tipe Dokumen. Hal ini dilakukan untuk mengawal implementasi kebijakan Ekonomi Biru, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. 03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK. T. Selengkapnya silahkan download dan baca Slinan dan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023, melalui link yang tersedia di bawah ini. 1023. 7 Tahun 1983; UU No. Bela Negara dalam PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah tekad,. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PEMERINTAH, Rabu (29/3/2023), memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri, anggota TNI/Polri, dan pensiunan, cair. 2023/No. go. Dokumen peraturan dapat diunduh berikut ini. 24 Juli 2023. U. Bentuk. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lampiran file: 251 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 181, penjelasan hlm 182 sd 251) Tutup. Peraturan Menteri Kesehatan NO. LAOLY. 4. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. :Peraturan Perundang-undangan. 13 Tahun 2019. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Sekretariat Negara. T. Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. id. Alasan terakhir buruh menolak penggunaan PP 36 tahun 2021 yaitu, pemerintah memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia hingga akhir 2022 akan. 2. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangNERACA. BBWS Pompengan Jeneberang telah menyelesaikan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) Tahun Anggaran 2023. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK. MATERI POKOK PERATURAN. Sep. Instruksi Presiden (INPRES) Bentuk Singkat. 2021/No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. Tanggal Pengundangan. UU No. 1006/2022, No. Badan /. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. Peraturan Presiden. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Beserta Peraturan Pelaksanaannya. Peraturan Menteri Keuangan, 60 Tahun 2023. Perpu Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang melalui UU 6/2023. Judul. Jenis/Bentuk Peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan adalah sebuah peraturan yang memiliki dampak signifikan dalam bidang layanan kesehatan di Indonesia. Lampiran file: 251 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 181, penjelasan hlm 182 sd 251) Tutup. (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2023. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut ramalan Nostardamus untuk 2024: 1. LAOLY. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 494. Oct 11, 2023 - 8:45 PM. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023. 3. 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. 13 Februari 2023 2719 kali 5080 kali. T. nomor : 624 tahun 2023 nomor : 2 tahun 2023 nomor : 2 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 1066 tahun 2022, nomor 3 tahun 2022, nomor 3 tahun 2022 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 Tipe Dokumen. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. 2. E. E. (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Agunan yang diambil alih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kreditur. 3, BN 2021/ NO 641; PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. setneg. Peraturan Perundang-undangan. 37, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. 227 kali: File: Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023_2241_1. 1. Judul. Perpres ini mengatur mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang memuat: 1) narasi, 2) Matriks Pembangunan yang. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jenis/Bentuk PeraturanInformasi Hukum ESDM. E. Salinan Abstraksi. WebI. bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah memenuhi. go. dalam kelompok 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh penetapan masa manfaat dalam kelompok 1 (satu), kelompok 2 (dua), atau kelompok 4 (empat). Judul.